ads
ads
ads

Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) Resmi Laporkan RSUD Lanto Daeng Pasewang Ke Polda Sulsel

ads

Tjiniki.com,- Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) lakukan aksi di kantor Polda Sulsel dan melaporakan secara resmi, Rabu, (18/11/2020).

Hal tersebut Berdasarkan adanya temuan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan No.50.A/LHP/XIX.MKS/05/2019 dan No.48.A/LHP/XIX.MKS/06/2020 atas beberapa temuan kuat dugaan terindiksi Korupsi, di lingkup RSUD Lanto Daeng Pasewang pada tahun 2018 s.d 2019.

Dari dari data-data BPK tersebut, setidaknya ada beberapa temuan pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 terakhir, yaitu; pada tahun 2018,
I. Pertanggungjawaban belanja insentif dan belanja tambahan penghasilan tambahan penghasilan pada RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak sesuai bukti yang sebenarnya.

  1. Pertanggungjawaban belanja tambahan penghasilan RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak sesuai bukti yang sebenar.
  2. Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban petugas jaga sore dan malam perawatan medis dan penunjang medis tidak sesuai bukti.

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019;

  1. Pembayaran kegiatan BPJS kesehatan pada RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak sesuai ketentuan.
  2. Pertanggungjawaban belanja upah jasa kegiatan penyedia tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran pada RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak dapat diyakini kewajarannya dan pembayaran tidak sesuai kententuan.
  3. Realisasi belanja Tambahan penghasilan pada RSUD Lanto Daeng Pasewang berpotensi merugikan keuangan daerah dan tidak dapat diyakini kewajarannya serta terdapat pajak penghasilan belum disetor ke kas Negara.
  4. Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan dan rehabilitas Neonata Intensive Care Unit NICU, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi Instalasi Pemulasaran jenazah, dan instalasi pemeriliharaan sakit .
    • Kekurangan Volume pekerjaan pengadaan obat-obatan pada RSUD Lanto Daeng Pasewang
    • Kekurangan volume atas pekerjaan pengadaan bahan habis pakai
  5. a.Terdapat pemotongan pajak tambahan penghasilan yang belum disetor ke kas Negara.
    b. Terdapat realisasi belanja tambahan penghasilan yang tidak di dukung pertanggung jawaban.
    c.Terdapat realisasi belanja tambahan penghasilan yang tidak sesuai ketentuan sebesar dan tidak dapat diyakini kewajarannya.

Lebih lanjut, Rais Menduga Kerasa ada Indikasi juga terkait anggaran dana Covid yang belum di bagikan oleh Direktur RSUD kepada Karyawan

“Belum lagi kasus gaji dana Covid bagi Karyawan RSUD belum di bagikan oleh Drektur RSUD dari hal kami menduga keras ada indikasi dugaan Korupsi” Tuturnya

Rais selaku jendral lapangan meminta secara tegas kepada Polda Sulsel untuk segera memeriksa Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang terkait temuan BPK tersebut.

“saya berharap kepada polda Sulsel (Dirreskrimsus) untuk menyelidiki terkait dugaan korupsi dan meminta untuk segera periksa Direktur RSUD lanto daeng pasewang terkait persolan temuan BPK RI” tegasnya.

ads

Komentar