ads
ads
ads

Permasalahan Transportasi Online Tak Kunjung Berakhir, Kominfo Diminta Ikut Bertanggung Jawab

ads

PERMASALAHAN TRANSPORTASI ONLINE TAK KUNJUNG BERKAHIR, PENGEMUDI TAXI DARING MINTA KOMINFO IKUT BERTANGGUNG JAWAB.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lalu lintas perdagangan di Indonesia diwarnai dengan maraknya kehadiran investor yang menanamkan modal pada bidang usaha jasa pengangkutan berbasis online.

Bidang usaha pengangkutan berbasis online, atau yang sehari-hari lebih dikenal dengan istilah transportasi online, merupakan salah satu bidang usaha yang lahir sebagai bentuk inovasi teknologi dari usaha transportasi konvensional.

Bidang usaha baru ini menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan angkutan umum yang saat ini belum terpenuhi secara memadai di Indonesia.

Polemik transportasi taxi daring di indonesia tak ada akhinya, regulasi di tetapkan kementriaan perhubungan terus berganti tak membuat masalah transportasi online selesai.

Sejak munculnya angkutan transportasi online di indonesia tahun 2015, beberapa regulasi Kementrian Perhubungan selaku pengatur tata kelola transportasi telah merevisi beberapa aturan. Mulai dari Permenhub 32, Permenhub 26, Permenhub 108 dan sekarang permenhub 118.

Dalam perumusan Peraturan Menteri (PM) No. 118 Tahun 2018 melibatkan beberapa organisasi Driver online. Hal ini bertujuaan untuk mengakomodasi aspirasi para pelaku usaha transportasi dalam regulasi yang ada. Termasuk dalam ruang lingkup perlindungan dan kepastiaan hukum kepada seluruh pengemudi angkutan daring di indonesia. Harapannya tentu saja, bahwa regulasi ini mengakomodasi seluruh kepentingan namun tetap berimbang

Namun kisruh antara Driver Online dan penyedia Aplikasi tak kunjung berakhir. Tanggal 28 Oktober 2020 lalu beberapa organisasi angkutan daring di seluruh indonesia telah melakukan mogok massal atas kekecewaan mereka kepada penyedia aplikasi baik Grab Gojek maupun Maxim. Tuntutan para mitra adalah Perubahan Perjanjian Kerjasama Kemitraan transpotasi online.

Mereka menilai perjanjian yang ada saat ini terlalu melemahkan posisi mitra. Untuk itu mereka meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk terlibat langsung mengatasi persoalan ini.

Menurut Jubir Koalisi Driver Online Sulawesi Selatan, Abdul Muthalib, Kisruh ini bermula dari perjajian kemitraan yang sepihak. Status mitra dalam definisi penyedia aplikasi hanyalah ilusi. Pada prakteknya, penyedia aplikasi tidak memberikan hak dan kewajiban yang berimbang. Maka berdasarkan kajian internal KDO SulSel, hal ini perlu untuk menjadi atensi semua pihak yang terlibat dalam industri transportasi online ini.

Baca Juga : https://tjiniki.com/moja-ajak-pengemudi-daring-makassar-kompak-matikan-aplikasi-grab-dan-gojek-hari-ini/

Hanya saja memang sedikit butuh waktu untuk mengurainya karena adanya tumpang tindih wewenang lembaga terkait Untuk tata kelola transportasi menjadi wewenang Dinas Perhubungan, namun untuk penindakan menjadi tanggungjawab KOMINFO karena aplikasi berbasis online adalah wewenangnya.

Sementara untuk urusan pengawasan perjanjian kemitraan menjadi wewenang KPPU. Untuk itu KDO Sulsel mengajak seluruh lembaga dan instasi terkait duduk bersama merumuskan solusi atas permasalahan ini.

Menurut Ketua Aliansi Driver Online Individu Makassar, Mujahidin Malik atau Moja,

“Kisruh transportasi online harus di benahi segera. Lintas kementerian harus bersinergi dan KOMINFO harus ikut bertanggung jawab. Jika ini tidak di benahi segera, maka kisruh ini tak akan kunjung reda dan aksi akan tetap ada,” ujarnya

Lanjut, Moja Juga meminta kepada KOMINFO untuk bertindak tegas dan mencabut izin operasi indonesia jika para pelaku usaha layanan transportasi online, tidak mengikuti aturan sesuai Regulasi yang ada.

“Aturan Regulasi jangan hanya untuk driver online, tetapi pelaku usaha penyedia aplikasi wajib mengikuti Regulasi,” Tegas Moja

Sebelumnya Ratusan Orang yang tergabung dalam organisasi dan komunitas pengemudi daring ( Driver Online) roda empat melakukan aksi gerakan mematikan aplikasi /Offline serentak di seluruh indonesia pada hari Rabu (28/10/2020) Kemarin

Gerakan tersebut dilakukan pihaknya sebagai bentuk kekecewaan atas tindakan suspend sepihak oleh penyedia layanan atau aplikasi Grab dan Gojek.

Pria yang akrab disapa Moja menuntut kepada penyedia layanan aplikasi untuk tidak semenah-mena melakukan suspend sepihak, dan mesti merujuk kepada peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) 118 dan tidak melakukan politik adu domba sesama pengemudi daring.

“Penyedia aplikasi harus menjunjung tinggi demokrasi yang ada di indonesia, penyampaian pendapat telah diatur dalam UUD 1945, setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat, jadi kami minta kepada aplikator jangan memutuskan mitra ketika menyampaikan aspirasi dengan tuduhan provokasi,” ujar Moja

ads

Komentar